·
Aspek - aspek pada IT governance
1.
Meeting
Stakeholder Needs.
Setiap
pemangku kepentingan organisasi memiliki kebutuhan akan keberadaan sistem dan
teknologi informasi dalam konteksnya yang beragam. Ada yang mengharapkan
terjadinya efisiensi, bertambahnya revenue, semakin transparansinya
pengelolaan aset, memperbaiki kendali/control process, meningkatkan
utilisasi pegawai, memberdayakan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Ini
adalah prinsip utama dari governance, dimana keberadaan sistem dan
teknologi informasi tidak boleh lepas dari konteks kebutuhan dan harapan
pemangku kepentingan tertinggi dalam organisasi atau perusahaan (pemilik dan
pimpinannya).
2.
Covering
Enterprise End-to-End.
Informasi sebagai
asset penting organisasi dibutuhkan oleh seluruh unit organisasi, dari yang
berada dalam domain proses hulu (dekat dengan pemasok bahan baku) hingga ke domain
proses hilir (dekat dengan pelanggan). Setiap proses di dalam organisasi pasti
membutuhkan informasi, mengolahnya, dan kemudian menghasilkan informasi baru
bagi kebutuhan proses selanjutnya. Oleh karena itulah maka domain
governance harus memperhatikan kenyataan ini sehingga pendekatan yang
dipergunakan perlu utuh dan lengkap, di segala lini proses dan unit organisasi.
3.
Applying a Single
Integrated Framework.
Saat ini, begitu banyak standar best practice di
bidang manajemen dan governance teknologi informasi yang dikenal di
industri dan diadopsi beranekaragam organisasi maupun perusahaan, seperti: ISO-38500,
TOGAF, ITIL, ISO-20000, ISO-27001, PMBOK, CMMI,
dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Cobit telah mempertimbangkan dan
mengadopsi berbagai kerangka dan konsep best practice tersebut ke
dalam prinsip, model, dan strukturnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Cobit
secara lengkap dan terpadu mengintegrasikan keseluruhan kerangka best
practice tersebut.
4.
Enabling a Holistic
Approach.
Isu governance
tidak bias dilihat sepotong-sepotong, dalam arti kata hanya memandangnya dari
satu sisi perspektif saja. Governance merupakan suatu tatanan konsep
yang berkaitan dengan sejumlah dimensi, seperti: kebijakan, proses, sumber
daya, fasilitas, teknologi, kultur, dan lain sebagainya. Masing-masing domain
ini mampu menjadi pemicu (enabler) bagi terselenggarakannya praktek governance
yang efektif tergantung dari situasi dan konteks organisasi.
5.
Separating
governance from management.
Cukup banyak
pihak-pihak yang mencampur adukkan kedua konsep yang secara prinsip dan hakiki
berbeda ini. Di Negara yang kebanyakan organisasi atau perusahaannya menggunaka
nbentuk two-layer system (misalnya: Komisaris dan Direksi), sangat
penting untuk membedakan dan memisahkan pengertian governance dengan
manajemen karena keduanya memiliki tujuan, alasan, dan karakteristik yang
berbeda secara signifikan. Jika manajemen lebih menekankan pada rangkaian
menjalankan aktivitas untuk pencapaian visi, misi, dan obyektif organisasi yang
telah dicanangkan, governance lebih fokus pada cara-cara pencapaian
visi, misi, dan obyektif tersebut yang sejalan dengan prinsip-prinsip nilai (value)
yang dianut oleh pemilik perusahaan seperti transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, dan lain sebagainya.
Contohnya :
· Dalam sistem perpajakan,
untuk mendapatkan data wajib pajak, pengisian bahkan penyetoran walaupun sudah
menggunakan e-filling/e-payment yang
secara perhitungan bisa, real time dan on line, tetapi masih banyak lubang
kebocoran, mulai dari pengisian sampai ke pelaporan. Dengan demikian maka
proses tatakelola teknologi informasi menjadi sangat penting di suatu
organisasi.
System Authorization |
·
Aspek - aspek pada Risk Management
1.
Tataran
Korporasi
Aspek ini terdiri atas tiga
hal. Pertama, kecukupan modal minimum. Kedua, batasan portofolio
investasi. Ketiga, pemisahan rekening perusahaan dan nasabah. Pengaturan aspek
ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan korporasi (corporate crime).
2.
Tataran
Pengelola Perusahaan
Aspek ini
terdiri atas tiga hal juga. Pertama, kompetensi manajemen berupa pengalaman dan
keahlian. Kedua, integritas pengurus berupa rekam jejak yang tidak tercela.
Ketiga, tata pengelolaan yang baik dan transparan. Pengaturan aspek ini
dimaksudkan untuk mencegah kejahatan pimpinan perusahaan (white collar crime).
3.
Tataran
Pelaksana Lapangan Perusahaan
Aspek ini
terdiri atas tiga hal. Pertama, pengenalan selera risiko nasabah (risk
appetite). Kedua, pengetahuan tenaga penjual akan produk investasi yang dijualnya.
Ketiga, transparansi dalam menjelaskan risiko investasi. Pengaturan aspek ini
dimaksudkan untuk mencegah kejahatan tenaga pelaksana (blue collar crime).
·
Langkah audit IT Governance
Auditor TI bertanggung jawab atas
penilaian efisiensi tata kelola TI dengan tingkatan prosedur dalam
pelaksanaannya. Auditor TI (dari dalam organisasi atau independen) dapat
melakukan sejumlah peran kunci dalam Gary Hardy, “The Role of the IT Auditor
in IT Governance” 1 (2009): 1–2. :
- Memulai program tata kelola TI:
menjelas- kan tata kelola TI dan nilainya pada manajemen
- Menilai kondisi saat ini:
memberikan masukan dan membantu memberikan penilaian kondisi yang
sebenarnya
- Merencanakan solusi tata kelola
TI
- Memantau inisiatif tata kelola
TI
- Membantu membuat bisnis tata kelola TI, seperti : memberikan input objektif dan konstruktif, mendorong penilaian diri, dan memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa tata kelola bekerja secara efektif.
Ø Domain
Audit IT
- Audit IT pada domain EDM (Evaluate, Direct, and Monitor)
Proses tata kelola EDM berurusan
dengan tujuan stakeholder dalam melakukan penilaian, optimasi risiko dan sumber
daya, mencakup praktek dan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan
strategis, memberikan arahan kepada IT dan pemantauan hasilnya.
- Audit IT pada domain APO (Align, Plan, and Organise)
Proses manajemen APO memberikan arah
untuk penyampaian solusi (BAI) dan penyediaan layanan dan dukungan (DSS).
Domain ini mencakup strategi dan taktik, dan identifikasi cara terbaik agar IT
dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis.
- Audit IT pada domain BAI (Build, Acquire, and Implement)
Proses manajemen BAI memberikan
solusi dan mengimplementasikannya sehingga berubah menjadi layanan. Untuk
mewujudkan strategi IT, solusi IT perlu diidentifikas ikan, dikembangkan, serta
diimplementasikan dan di integrasikan ke dalam proses bisnis. Perubahan dan
pemeliharaan sistem yang ada juga tercakup dalam domain ini, untuk memastikan
bahwa solusi dapat memenuhi tujuan bisnis.
- Audit IT pada domain DSS (Deliver, Service, and Support)
Proses manajemen DSS menyampaikan
solusi yang dapat digunakan bagi pengguna akhir. Domain ini berkaitan dengan penyampaian
dan dukungan layanan aktual yang dibutuhkan, yang meliputi pelayanan serta
pengelolaan keamanan dan keberlangsungan dukungan layanan bagi pengguna, dan
manajemen data dan fasilitas operasional.
- Audit IT pada domain MEA (Monitor, Evaluate, Assess)
Proses manajemen MEA memonitor semua
proses untuk memastikan bahwa pengarahan yang disediakan domain yang sebelumnya
diikuti. Semua proses IT perlu dinilai secara teratur dari waktu ke waktu untuk
mengontrol kualitas dan kepatuhannya. Domain ini merujuk pada manajemen
kinerja, pemantauan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan
tata kelola.
Ruanglingkup IT Governance |
·
DAFTAR PUSTAKA
1. adiazep
0 coment�rios:
Posting Komentar